AWAL PERSIAPAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA (PEMBENTUKAN BPUPKI )

Tokoh Panitia Sembilan

Kekalahan Jepang dalam perang Pasifik semakin jelas, Perdana Menteri Jepang, Jenderal Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 mengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang Asia Timur.

 

Pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPK) atau dalam bahasa Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakai.

•       BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun kaisar Jepang, Kaisar Hirohito.

1. Ketua: Dr.K. R. T.Radjiman Wediodininingrat.

2. Wakil ketua : Itibangase Yosio dan R. P. Soeroso.

3. Anggota :Sejumlah 60 orang tidak termasuk ketua dan wakil ketua.

•       Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yosio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPK (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPK sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari: 60 orang anggota aktif adalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPK sebagai pengamat saja).

•       Dari semua anggota, tidak termasuk ketua dan wakil ketua, bangsa Indonesia kebanyakannya berasal dari pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatra, Maluku, Sulawesi, dan beberapa orang peranakan Eropa, China, Arab.Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik Itu diadakan oleh Sikikan di Jawa. Jadi, BPUPKI bukanlah badan yang dibentuk atas dasar pemilihan yang demokratis, meskipun Soekarno dan Muhammad Hatta berusaha agar anggota dalam badan ini cukup representative mewakili berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Tujuan Berdirinya BPUPKI

Tujuan dari Pembentukan BPUPKI yaitu untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka.

Badan ini berdiri untuk merumuskan UUD, merumuskan falsafah Negara (Pancasila), yang dipersiapkan untuk digunakan dalam Negara Indonesia yang akan merdeka.Dengan mengadakan beberapa kali rapat.

Sidang Sidang BPUPKI

a.      Masa Persidangan Pertama BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Pada persidangan dikemukakan berbagai pendapat tentang dasar negara yang akan dipakai Indonesia merdeka. Pendapat tersebut disampaikan oleh Mr. Mohammad Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno.

1.      Mr. Mohammad Yamin (29 Mei 1945)

Pemikirannya diberi judul ”Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” dan mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut: 

1. peri kebangsaan; 

2. peri kemanusiaan; 

3. peri ketuhanan; 

4. peri kerakyatan; 

5. kesejahteraan rakyat.

 

2.      Mr. Supomo (31 Mei 1945)

Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini: 

1. persatuan; 

2. kekeluargaan; 

3. keseimbangan lahir dan batin; 

4. musyawarah; 

5. keadilan sosial.

 

3.      Ir. Sukarno (1 Juni 1945)

Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini: 

1. kebangsaan Indonesia; 

2. internasionalisme atau perikemanusiaan; 

3. mufakat atau demokrasi 

4. kesejahteraan sosial` 

5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Kelima asas tersebut diberinya nama Pancasila sesuai saran teman yang ahli bahasa. Untuk selanjutnya, tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari Lahir Istilah Pancasila.

b.      Masa Persidangan Kedua (10–16 Juli 1945)

Masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, tetapi rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk. Padahal, BPUPKI akan reses (istirahat) satu bulan penuh. Untuk itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan sembilan orang sehingga disebut Panitia Sembilan. Tugas Panitia Sembilan adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Anggota Panitia Sembilan terdiri atas Ir. Sukarno (ketua), Abdulkahar Muzakir, Drs. Moh. Hatta, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mr. Moh. Yamin, H. Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abikusno Cokrosuryo, dan A. A. Maramis. Panitia Sembilan bekerja cerdas sehingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan itu oleh Mr. Moh. Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Naskah Piagam Jakarta berbunyi, seperti berikut.

 

Piagam Jakarta

 

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan menyatakan kemerdekaanya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua. Pada masa persidangan ini, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar. Untuk itu, dibentuk Panitia Perancang Undang- Undang Dasar yang diketuai Ir. Sukarno. Panitia tersebut juga membentuk kelompok kecil yang beranggotakan tujuh orang yang khusus merumuskan rancangan UUD. Kelompok kecil ini diketuai Mr. Supomo dengan anggota Wongsonegoro, Ahmad Subarjo, Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman. Hasil kerjanya kemudian disempurnakan kebahasaannya oleh Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Husein Jayadiningrat, H. Agus Salim, dan Mr. Supomo. Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang pada sidang BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Pada laporannya disebutkan tiga hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia merdeka, pembukaan undang-undang dasar, dan undang-undang dasar (batang tubuh). Pada tanggal 15 dan 16 Juli 1945 diadakan sidang untuk menyusun UUD berdasarkan hasil kerja Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil kerja penyusunan UUD.

 

Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta

Dari naskah lengkap di atas, rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta memuat poin-poin berikut ini:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perubahan dalam Isi Piagam Jakarta

Ketika disahkan, Piagam Jakarta kala itu mendapat sambutan hangat. Naskah inilah yang kemudian juga dijadikan Pembukaan UUD 1945.

Namun setelah proklamasi kemerdekaan dan sebelum dasar negara secara resmi disahkan, terdapat perubahan pada isi Piagam Jakarta. Tujuh kata yakni, "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dihapus.

Tokoh-tokoh dari Timur menyatakan keberatan mereka atas sila pertama yang menyiratkan bahwa rumusan itu tidak berlaku bagi pemeluk agama lain. Mereka mengutarakan pendapat tersebut kepada Muhammad Hatta. Maka untuk menghindari perpecahan, Hatta mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam.

KH. A. Wahid Hasyim kala itu menginginkan persatuan umat, baik sesama umat Islam, maupun dengan umat agama lain dalam bingkai negara Indonesia. Akhirnya, sila pertama Pancasila diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ini adalah salah satu peristiwa penting yang dapat dijadikan contoh untuk pendewasaan warga negara Indonesia. Yaitu kesediaan kelompok nasionalis Islam dalam persidangan BPUPKI menerima kelima sila dalam Pancasila sebagai dasar negara dan tidak menuntut tempat khusus bagi umat Islam dalam konstitusi negara, padahal mereka mewakili kelompok dominan. Hal ini sebagaimana menurut catatan dari rohaniawan Franz Magnis Suseno yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM dan Masyrakat Madani karya A. Ubaedillah dan Abdul Rozak.